PLN Dinilai Belum Maksimal Wujudkan Peralihan Kompor Gas ke Listrik

28-03-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera memaksimalkan peralihan kompor gas ke kompor listrik. Ia mencermati, jika dengan over supply listrik yang ada saat ini kemudian dialihkan ke kompor listrik, harusnya hal ini bisa mengurangi impor LPG dalam negeri.

 

“Kenapa kita harus menunda begitu lama (peralihan kompor gas ke listrik), di saat kita punya over supply yang cukup sebenarnya. Saya membayangkan kalau orang di Jawa masak menggunakan induksi, gak ada tuh kita perlu buang banyak subsidi untuk gas melon yang banyak biasnya di lapangan itu,” ujar Deddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

 

Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat. “Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementeraian ESDM,” jelas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

 

Senada dengan Deddy, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mendukung agar peralihan kompor gas ke kompor listrik ini segera terwujud. Menurutnya jika ini segera terlaksana maka akan terjadi efisiensi anggaran sebanyak Rp60 triliun. “Saya minta PLN untuk fokus bagaimana kompor listrik ini diwujudkan. Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena ada efisiensi Rp60 triliun, kita bisa menghemat cadangan devisa kita Rp60 triliun. LPG ini sekarang langka, harganya mahal, kenapa ini tidak diwujudkan?” tanya Andre.

 

Politisi Partai Gerindra menilai peralihan dari LPG ke listrik ini bisa menjadi salah satu solusi penghematan anggran bagi Indonesia. Ia juga meminta untuk PLN segera melaporkan kepada Komisi VI DPR RI tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini. “Dari data yang saya baca, misalnya 10 liter air itu dimasak dengan kompor induksi itu biayanya hanya Rp1.200, tapi dengan kompor dengan LPG itu Rp6.000, penghematannya kan luar biasa. Kenapa ini tidak menjadi salah satu cara PLN untuk melakukan penyelesaian soal oversupply, dan ini penghematan bagi bangsa dan negara kita,” papar Andre. (we/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...